Kebijakan Politik Pintu Terbuka Dalam Pemerintahan Hindia Belanda

Kebijakan Politik Pintu Terbuka Dalam Pemerintahan Hindia Belanda - Dalam masa penjajahan Belanda terdapat beberapa kebijakan yang tercipta. Kebijakan tersebut ialah sistem tanam paksa. Namun selain itu adapula kebijakan lain yang membuat negara Indonesia menjadi semakin menderita. Pemerintahan Hindia Belanda telah mengeluarkan kebijakan politik pintu terbuka atau Open Door Policy. Apa itu politik pintu terbuka? Bagaimana isi kebijakannya? Lalu siapa saja tokoh yang berperan dalam kebijakan politik pintu terbuka?
Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kebijakan politik pintu terbuka dalam pemerintahan Hindia Belanda. Didalam pembahasan tersebut terdapat Undang Undang Agraria tahun 1870, Undang Undang Gula atau Suiker Wet pada tahun 1870, serta terdapat dampak akibat kebijakan politik terbuka. Untuk lebih jelasnya dapat anda simak di bawah ini.

Kebijakan Politik Pintu Terbuka Dalam Pemerintahan Hindia Belanda

Pengertian politik pintu terbuka ialah pemberlakukan politik kolonial liberal di negara Indonesia. Dalam kebijakan politik pintu terbuka ini, pemerintahan Belanda berpendapat bahwa pemerintah hanya berperan sebagai pengawas dalam bidang ekonomi, sedangkan pihak swasta berperan dalam kegiatan ekonomi di negara Indonesia. Pada akhirnya terdapat politik batig slog yang berfungsi untuk memperoleh keuntungan besar. Namun pada tahun 1860an politik tersebut ditentang oleh golongan humanitaris dan liberalis. 
Kebijakan politik pintu terbuka dalam pemerintahan hindia belanda mengelurkan dua undang undang yaitu Undang Undang Agraria tahun 1870 dan Undang Undang Gula atau Suiker Wet pada tahun 1870. Kedua UU tersebut memiliki tujuan dan isi masing masing.

Undang Undang Agraria 1870
Pertama kali pemerintahan hindia belanda mengeluarkan kebijakan politik pintu terbuka yang berupa Undang Undang Agraria pada tahun 1870. Pengeluaran Undang Undang tersebut sebagai bukti taraf kehidupan rakyat kaum liberal yang semakin membaik pada jaman penjajahan Belanda. Dibawah ini terdapat beberapa isi Undang Undang Agraria yaitu:
  1. Rakyat pribumi diberikan kebebasan untuk memiliki hak tanah dan dapat disewakan kepada pengusaha swasta.
  2. Pengusaha dapat menyewa tanah selama 75 tahun dari pihak gubernemen.
Undang Undang Agraria dalam kebijakan politik pintu terbuka ini dibuat untuk tujuan tertentu. Tujuan dari UU Agraria ialah untuk memberikan jaminan serta kesempatan pihak swasta asing (Eropa) agar dapat membuka usaha perkebunan di negara Indonesia. Selain itu adapula tujuan lain yaitu untuk melindungi hak tanah milik penduduk agar tidak terjual maupun hilang. 

Kebijakan politik pintu terbuka dalam pemerintahan hindia belanda sesuai dengan Undang Undang Agraria memberikan dampak positif bagi rakyat. UU Agraria tersebut memberikan dorongan dalam pelaksanaan politik di Pulau Jawa untuk membuka perusahaan swasta. Bahkan pemerintahan kolonial juga memberikan kebebasan untuk pengusaha dalam menyewa tanah. Selain itu pengusaha juga akan dijamin keamanan dan kebebasannya. Tanah milik penduduk memang hanya boleh disewakan dan tidak diperbolehkan untuk dijual kepada pihak asing. Hal ini bertujuan untuk melindungi tanah milik penduduk serta memberikan lahan untuk memproduksi tanaman yang nantinya akan diekspor ke Eropa.

Undang Undang Gula (Suiker Wet)
Kebijakan politik pintu terbuka dalam pemerintahan hindia belanda juga mengeluarkan Undang Undang Gula atau Suiker Wet pada tahun 1870. Undang Undang ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi pengusaha perkebunan gula agar lebih berkembang. Di bawah ini terdapat beberapa isi Undang Undang Gula yang meliputi:
  1. Penghapusan perusahanan gula milik pemerintahan yang dilakukan secara bertahap.
  2. Pihak swasta akan mengambil alih seluruh perusahaan gula milik pemerintah pada tahun 1891.
Baca juga : Peran Indonesia Dalam Lembaga Internasional Beserta Penjelasannya
UU Agraria 1870 dan UU Gula 1870 yang terdapat dalam kebijakan politik pintu terbuka ini memberikan dampak baik kepada Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari penanam modal pihak asing yang semakin banyak, baik dalam bidang pertambangan maupun perkebunan. Dibawah ini terdapat nama nama perkebunan asing yang ada di Indonesia:
  • Perkebunan tebu yang terletak di Jawa Tengah dan Jawa Timur.
  • Perkebunan teh yang terletak di Jawa Barat dan Sumatra Utara.
  • Perkebunan tembakau yang terletak di Deli, Sumatra Utara.
  • Perkebunan karet yang terletak di Sumatra Timur.
  • Perkebunan kelapa sawit yang terletak di Sumatra Utara.
  • Perkebunan kina yang terletak di Jawa Barat.

Dampak Politik Pintu Terbuka
Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dampak politik pintu terbuka dalam pemerintahan hindia belanda, baik bagi Belanda maupun Indonesia. Pada dasarnya tujuan kebijakan politik pintu terbuka ialah untuk menyejahterakan rakyat. Namun kenyataannya malah membuat rakyat lebih menderita. Rakyat semakin sengsara dan menderita meskipun eksploitasi sumber pertanian dan sumber tenaga manusia semakin hebat. Di bawah ini terdapat beberapa dampak politik pintu terbuka bagi Belanda dan Indonesia.

Bagi Pihak Belanda :
  • Pemerintahan Kolonial dan kaum swasta Belanda memperoleh keuntungan yang cukup besar.
  • Semakin banyak hasil produksi tambang dan perkebunan yang mengalir ke negara Belanda.
  • Belanda dijadikan sebagai pusat perdagangan karena hasil tanah dari negara jajahannya.
Bagi Pihak Indonesia :
  • Pada tahun 1885 terjadi krisis perkebunan yang mengakibatkan kondisi penduduk semakin buruk karena harga gula dan kopi yang semakin jatuh.
  • Pertumbuhan penduduk Jawa semakin meningkat pesat, namun kosumsi bahan pangan seperti beras semakin menurun.
  • Usaha kerajinan rakyat semakin menurun karena kalah saing dengan barang impor Eropa.
  • Penghasilan pengangkutan gerobak semakin menurun karena telah muncul angkutan kereta api.
  • Rakyat semakin menderita karena penerapan hukuman berat bagi pelanggaran peraturan Penale Sanctie dan penerapan kerja rodi.
Demikianlah penjelasan mengenai kebijakan politik pintu terbuka dalam pemerintahan Hindia Belanda. Kebijakan ini mengeluarkan UU Agraria 1870 dan UU Gula 1870. Meskipun tujuan utama politik pintu terbuka untuk menyejahterakan rakyat, namun kenyataannya membuat kesengsaraan bagi rakyat Indonesia. Semoga artikel ini bermanfaat. Terima kasih.

Ikuti kami untuk mendapatkan materi terbaru:

0 Response to "Kebijakan Politik Pintu Terbuka Dalam Pemerintahan Hindia Belanda"

Post a Comment

Yuk berikan komentarmu tentang artikel ini